“Rupiah Tidak Jatuh Sendiri: Ketika Ketidakpastian Hukum Menghantam Kepercayaan Negara”
Kriminalisasi Administrasi, Ketakutan Pengambil Kebijakan, dan Alarm Serius bagi Masa Depan Investasi Indonesia
redaksi nusakhatulistiwa
“RKAB Belum Disetujui, Aktivitas Tambang Dilarang: ESDM Buka ‘Coaching Darurat’ untuk Puluhan Perusahaan”
Pemerintah Perketat Tata Kelola Pertambangan Nasional, Seluruh Kegiatan Produksi hingga Eksplorasi Dihentikan Sebelum RKAB Disahkan
“Aturan Baru DHE SDA Picu Kegelisahan Industri Tambang: Dana Ekspor ‘Terkunci’ 12 Bulan, Pengusaha Khawatir Cashflow Tersendat”
Kebijakan Penempatan Devisa Hasil Ekspor di Bank Dalam Negeri Dinilai Berpotensi Menjaga Cadangan Devisa Negara, Namun Dianggap Membebani…
“CNG Disebut Bakal Gantikan LPG 3 Kg: Solusi Kemandirian Energi Nasional atau Beban Baru bagi Rakyat?”
Pemerintah Mulai Dorong Transisi Energi Rumah Tangga, Publik Diminta Memahami Risiko, Teknologi, hingga Dampak Ekonominya
“Ketika Surat Edaran Menabrak Konstitusi: Polemik Tafsir Kejaksaan atas Putusan MK”
Di Tengah Upaya Membangun Kepastian Hukum Korupsi, Muncul Kekhawatiran Adanya Tafsir Sepihak yang Dinilai Berpotensi Mengerdilkan Kewibawaan Putusan…
KTP Tak Boleh Sembarangan Difotokopi? Era Baru Perlindungan Data Pribadi Mulai Diperketat
UU PDP Disebut Jadi Dasar Pengawasan Data Kependudukan, Masyarakat Diingatkan Waspada Penyalahgunaan Identitas
DIGUGAT Rp125 MILIAR! Bandara Syamsudin Noor Diduga Berdiri di Atas Tanah Eks Pejuang CTN yang Belum Pernah Dibayar Negara
Ahli Waris H. Mukri Bongkar Dugaan “Utang Sejarah” Negara atas Tanah Bandara — PT Angkasa Pura I, Kemenhub…
Diduga Bangun Opini dan Framing Negatif di Ruang Digital, H. Fuad Fakhruddin Tempuh Jalur Hukum
ADV SPN & REKAN: “Demokrasi Tidak Memberi Hak untuk Menebar Fitnah dan Karakter Assassination”
“Tanpa Aliran Dana, Namun Dituntut Berat: Ketika Logika Hukum Dipertanyakan”
Dari Pengabdian ke Terdakwa: Ketika Profesional Masuk Jerat Korupsi
Primat Administrasi dalam Penegakan Hukum: Mengembalikan Pidana sebagai Ultimum Remedium
“Mengembalikan Hukum pada Jalurnya: Administrasi Didahulukan, Pidana Terakhir”