Kriminalisasi Administrasi, Ketakutan Pengambil Kebijakan, dan Alarm Serius bagi Masa Depan Investasi Indonesia
OPINI – NusaKhatulistiwa.com
Di tengah gejolak ekonomi global dan tekanan eksternal terhadap pasar keuangan dunia, pelemahan nilai tukar Rupiah sering kali dijelaskan secara teknis: suku bunga The Fed, perang geopolitik, harga komoditas, atau arus modal asing.
Namun sesungguhnya terdapat persoalan yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, tetapi dampaknya jauh lebih mematikan bagi masa depan ekonomi nasional: krisis kepastian hukum.
Sebab dalam ekonomi modern, mata uang tidak hanya berdiri di atas cadangan devisa atau neraca perdagangan.
Mata uang berdiri di atas satu fondasi paling mahal dalam sebuah negara: kepercayaan.
Dan kepercayaan tidak lahir dari slogan, konferensi pers, atau pidato optimisme.
Kepercayaan lahir ketika dunia melihat bahwa:
- hukum bekerja secara pasti,
- kebijakan dapat diprediksi,
- dan negara tidak memelihara ketakutan terhadap pengambil keputusan.
Hari ini Indonesia menghadapi sebuah paradoks yang semakin terlihat nyata.
Di satu sisi pemerintah mendorong:
- hilirisasi,
- industrialisasi,
- investasi strategis,
- pembangunan IKN,
- serta ekspansi besar-besaran sektor energi dan sumber daya alam.
Namun di sisi lain, muncul ketakutan sistemik di kalangan:
- pejabat pemerintahan,
- direksi BUMN,
- kepala daerah,
- profesional,
- hingga investor,
terhadap kemungkinan bahwa kesalahan administratif, diskresi jabatan, atau kegagalan bisnis sewaktu-waktu dapat ditarik menjadi perkara pidana korupsi.
Dan inilah titik paling berbahaya yang mulai mengganggu psikologi ekonomi nasional.
Ketika Hukum Pidana Masuk ke Wilayah Administrasi
Dalam praktik beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan banyak perkara yang sejatinya berada dalam wilayah:
- administrasi pemerintahan,
- kebijakan publik,
- perbedaan tafsir regulasi,
- atau business judgment,
namun berakhir di meja Pengadilan Tipikor.
Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memang dibuat untuk memberantas korupsi. Tetapi dalam praktiknya, frasa:
- “melawan hukum”,
- “penyalahgunaan kewenangan”,
- dan “dapat merugikan keuangan negara”,
sering kali dipahami terlalu luas dan elastis.
Akibatnya, batas antara:
- kesalahan administrasi,
- maladministrasi,
- diskresi kebijakan,
- dan niat jahat koruptif,
menjadi kabur.
Padahal dalam doktrin hukum pidana modern, pidana seharusnya ditempatkan sebagai:
ultimum remedium — upaya terakhir, bukan instrumen pertama untuk mengoreksi seluruh kesalahan tata kelola pemerintahan.
Mahkamah Konstitusi sendiri telah berkali-kali mengingatkan pentingnya membedakan:
- kerugian administratif,
- procedural error,
- dan unsur mens rea atau niat jahat dalam tindak pidana korupsi.
Karena tanpa batas yang jelas, hukum pidana dapat berubah dari alat keadilan menjadi sumber ketakutan nasional.
Fear of Decision Making: Epidemi yang Tidak Terlihat
Dampak paling berbahaya dari ketidakpastian hukum sebenarnya tidak langsung terlihat dalam statistik.
Ia muncul diam-diam dalam bentuk:
- pejabat yang takut mengambil keputusan,
- direksi yang enggan menandatangani proyek,
- birokrasi yang memilih diam,
- dan investor yang mulai menahan modal.
Fenomena ini dikenal dalam ekonomi politik sebagai:
fear of decision making.
Ketika risiko hukum dianggap lebih berbahaya daripada risiko bisnis, maka yang lahir bukan keberanian membangun, melainkan budaya menyelamatkan diri.
Pejabat tidak lagi berpikir:
“Bagaimana proyek ini berhasil?”
Tetapi berubah menjadi:
“Bagaimana agar saya tidak diperiksa?”
Inilah penyakit birokrasi paling mematikan bagi negara berkembang.
Karena negara tidak mungkin tumbuh jika:
- setiap kebijakan berpotensi pidana,
- setiap diskresi dianggap penyimpangan,
- dan setiap kegagalan bisnis dicurigai sebagai korupsi.
Dalam iklim seperti itu, pembangunan akan berjalan lambat, investasi menjadi ragu, dan birokrasi kehilangan keberanian mengambil inisiatif.
Investor Tidak Takut Pajak Tinggi — Investor Takut Ketidakpastian
Banyak negara berhasil menarik investasi bukan karena bebas masalah, tetapi karena memiliki kepastian.
Vietnam menjadi contoh yang sangat nyata.
Investor global datang bukan semata karena upah murah atau insentif pajak, melainkan karena mereka melihat:
- arah kebijakan industri yang konsisten,
- regulasi yang relatif stabil,
- birokrasi yang lebih cepat,
- dan kepastian eksekusi pemerintahan.
Investor pada dasarnya masih dapat menghitung:
- besaran pajak,
- biaya produksi,
- hingga ongkos logistik.
Tetapi mereka sulit menghitung risiko terbesar:
ketidakpastian hukum.
Mereka ingin mengetahui:
- aturan mainnya jelas,
- hukum diterapkan konsisten,
- dan keputusan bisnis tidak tiba-tiba berubah menjadi persoalan pidana.
Sementara di Indonesia, perubahan regulasi yang cepat, multitafsir penegakan hukum, serta ketakutan kriminalisasi administratif mulai menciptakan persepsi risiko yang serius.
Dan persepsi dalam ekonomi sering kali lebih berbahaya daripada fakta itu sendiri.
Rupiah Sesungguhnya Sedang Membayar Harga dari Krisis Kepercayaan
Pelemahan Rupiah pada akhirnya bukan hanya persoalan ekonomi makro.
Ia adalah cermin psikologi pasar terhadap masa depan Indonesia.
Ketika:
- investasi tertahan,
- modal asing keluar,
- industri melambat,
- birokrasi defensif,
- dan kepastian hukum melemah,
maka tekanan terhadap Rupiah menjadi konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan.
Karena pasar global membaca negara bukan hanya dari angka pertumbuhan ekonomi.
Pasar membaca:
- kualitas institusi,
- kepastian hukum,
- stabilitas kebijakan,
- dan keberanian negara menjaga rasa aman bagi pelaku usaha.
Sejarah pernah membuktikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis tidak hanya terjadi karena kebijakan moneter, tetapi juga karena hadirnya arah reformasi dan pemulihan kepercayaan terhadap sistem negara.
Artinya, pemulihan Rupiah sejatinya selalu berkaitan dengan pemulihan trust.
Dan trust tidak mungkin hidup di tengah ketakutan hukum.
Negara Hukum Tidak Boleh Menjadi Negara Ketakutan
Pemberantasan korupsi adalah amanat konstitusi dan kebutuhan bangsa.
Tetapi penegakan hukum juga wajib memiliki:
- rasionalitas,
- proporsionalitas,
- kepastian,
- dan batas yang jelas antara administrasi dan pidana.
Karena negara hukum bukan negara yang membuat semua orang takut mengambil keputusan.
Negara hukum adalah negara yang:
- adil,
- terukur,
- dapat diprediksi,
- dan memberi perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dengan itikad baik.
Jika hukum berubah menjadi ancaman permanen bagi pengambil kebijakan, maka yang hancur bukan hanya birokrasi.
Yang ikut runtuh adalah:
- keberanian investasi,
- daya saing industri,
- stabilitas ekonomi,
- dan pada akhirnya kekuatan Rupiah itu sendiri.
Sebab mata uang tidak hanya dipengaruhi oleh pasar.
Mata uang juga dipengaruhi oleh seberapa besar dunia masih percaya terhadap sistem hukum dan masa depan sebuah negara.
✍️ Penulis:
M. Supian Noor, S.H., M.H., C.T.T., C.MED.
Ketua Umum PERKADIN
Advokat & Mediator Pengadilan