Pendalaman Substantif oleh LPSK Memasuki Tahap Penting. Terdakwa Mengklaim Awalnya Hanya Diperintah Mengambil 2 Ons Narkotika, Namun Saat Tiba di Lokasi Menemukan Barang Sebanyak 2,2 Kilogram. Ia Juga Menyatakan Sejak Hari Penangkapan Telah Meminta Menjadi Justice Collaborator untuk Membantu Mengungkap Jaringan yang Lebih Besar. Seluruh Keterangan Masih Berupa Klaim Terdakwa yang Sedang Diverifikasi LPSK dan Belum Merupakan Fakta Hukum yang Terbukti di Pengadilan.
BANJARBARU – NusaKhatulistiwa.com
Proses permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan terdakwa perkara dugaan tindak pidana narkotika Zulfian Noor alias Upi bin Alm. Chairin Noor memasuki fase yang semakin krusial. Setelah sebelumnya dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan masuk ke tahap penelaahan materiil, tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK-RI) turun langsung ke Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Kamis (23/7/2026) sekitar pukul 12.00 WITA.
Kehadiran tim LPSK tidak sebatas melakukan verifikasi administrasi, melainkan melakukan investigasi lapangan guna menggali secara langsung konsistensi keterangan terdakwa, menilai tingkat kerja sama yang diberikan kepada aparat penegak hukum, sekaligus menguji apakah syarat substantif sebagai Justice Collaborator benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahap pendalaman tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme internal LPSK karena hasil investigasi akan menjadi salah satu dasar penilaian sebelum lembaga tersebut menentukan sikap atas permohonan perlindungan dan status Justice Collaborator yang diajukan.
Dalam kegiatan tersebut, tim LPSK-RI didampingi M. Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med. dan Khairul Fahmi, S.H., Advokat dari LBH Perkumpulan Praktisi Pembela Keadilan dan Mediator Nusantara (PPPKMN) selaku penasihat hukum terdakwa.
Pendalaman tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Permohonan (SPDPP) yang sebelumnya diterbitkan LPSK setelah permohonan JC dinilai memenuhi persyaratan formal.
LPSK Uji Konsistensi Keterangan dan Tingkat Kerja Sama
Berbeda dengan pemeriksaan di persidangan yang berorientasi pada pembuktian unsur pidana, investigasi LPSK berfokus pada aspek-aspek yang menjadi syarat pemberian status Justice Collaborator.
Tim LPSK mendalami kronologi perkara, tingkat keterlibatan terdakwa, hubungan dengan pihak lain yang diduga terlibat, motif, hingga sejauh mana terdakwa benar-benar bersedia bekerja sama membantu penegak hukum mengungkap jaringan tindak pidana narkotika yang lebih luas.
Selain itu, konsistensi antara keterangan yang telah disampaikan di persidangan dengan penjelasan yang diberikan kepada tim LPSK juga menjadi salah satu fokus utama pendalaman.
Klaim Baru: Dari Perintah Mengambil 2 Ons Menjadi 2,2 Kilogram
Dalam wawancara bersama tim LPSK, terdakwa menyampaikan keterangan yang menurutnya belum sepenuhnya tergambar pada tahap penyidikan.
Ia mengaku semula diperintahkan oleh seseorang bernama Heri untuk mengambil narkotika sebanyak 2 ons di lokasi tertentu.
Namun, menurut pengakuannya, sesampainya di lokasi, barang yang ditemukannya justru berjumlah sekitar 2,2 kilogram.
Terdakwa menyatakan dirinya terkejut melihat jumlah tersebut dan mengaku baru hendak memasukkan barang ke dalam jok sepeda motor ketika aparat kepolisian melakukan penangkapan.
Pernyataan tersebut kini menjadi salah satu materi yang sedang diverifikasi oleh LPSK.
NusaKhatulistiwa.com menegaskan bahwa seluruh keterangan tersebut masih merupakan klaim terdakwa dan belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti sampai diuji melalui proses persidangan.
Mengaku Berulang Kali Meminta Menjadi Justice Collaborator
Dalam investigasi yang sama, terdakwa kembali menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan keinginan menjadi Justice Collaborator sejak hari pertama dilakukan penangkapan.
Menurut keterangannya, permintaan tersebut disampaikan ketika penangkapan berlangsung, saat pemeriksaan penyidikan, hingga pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Banjarbaru.
Ia mengaku ingin membantu aparat penegak hukum membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih besar.
Namun, menurut klaimnya, permintaan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti.
Terdakwa juga menyatakan memperoleh penjelasan bahwa pengembangan terhadap seseorang bernama Heri, yang menurut keterangannya telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), mengalami kendala karena disebut berada di wilayah Kalimantan Tengah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan maupun keterangan resmi dari penyidik mengenai pernyataan tersebut.
Sebut Adanya Dugaan Pengendali yang Lebih Tinggi
Dalam pendalaman oleh tim LPSK, terdakwa juga menyampaikan adanya dugaan pihak lain yang disebut memiliki posisi lebih tinggi dibanding Heri.
Ia menyebut seseorang bernama Omal, yang menurut pengakuannya masih memiliki hubungan keluarga dengan Heri, sebagai sosok yang disebut berperan lebih besar dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Banjarmasin.
Redaksi NusaKhatulistiwa.com menegaskan bahwa informasi tersebut sepenuhnya berasal dari keterangan terdakwa dalam proses investigasi LPSK.
Sampai saat ini belum terdapat pernyataan resmi aparat penegak hukum ataupun putusan pengadilan yang membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Oleh karena itu, setiap pihak yang disebut tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Pendampingan Hukum pada Tahap Awal Penyidikan Kembali Didalami
Selain kronologi perkara, tim LPSK juga mendalami persoalan pendampingan hukum pada saat awal penyidikan.
Menurut keterangan terdakwa, sejak dilakukan penangkapan hingga pemeriksaan yang berlangsung sampai sekitar pukul 02.00 WITA, dirinya tidak didampingi penasihat hukum.
Ia juga mengaku tidak pernah diberitahukan mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dijamin dalam ketentuan hukum acara pidana.
Menurut pengakuannya, keesokan harinya baru hadir seorang advokat dari LKBH UNISKA setelah dipanggil penyidik.
Namun, terdakwa menyatakan bahwa ketika advokat tersebut datang, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah selesai disusun sehingga kehadirannya hanya untuk ikut menandatangani dokumen tersebut.
Persoalan ini sebelumnya telah disampaikan terdakwa di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kini kembali menjadi salah satu materi pendalaman LPSK.
Kuasa Hukum: Justice Collaborator Bertujuan Membongkar Kejahatan Terorganisasi
Penasihat hukum terdakwa, M. Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., menegaskan bahwa mekanisme Justice Collaborator merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk mendorong pengungkapan kejahatan yang bersifat terorganisasi, termasuk tindak pidana narkotika.
“Klien kami sejak awal menyatakan kesediaannya bekerja sama membantu aparat penegak hukum mengungkap jaringan yang lebih besar. Kehadiran tim LPSK di Lapas Kelas IIB Banjarbaru merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk menguji konsistensi dan itikad baik tersebut. Kami menghormati seluruh proses yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada LPSK sesuai kewenangannya, serta kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pokok,” ujar M. Supian Noor.
Ia menambahkan bahwa hasil investigasi LPSK bukan merupakan putusan atas perkara pidana yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarbaru.
Menurutnya, rekomendasi ataupun penilaian LPSK nantinya hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seluruh Klaim Masih Menunggu Uji Pembuktian di Persidangan
Perkara atas nama Zulfian Noor hingga kini masih menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banjarbaru.
Seluruh keterangan yang disampaikan terdakwa, baik di hadapan Majelis Hakim maupun kepada tim LPSK, tetap harus diuji melalui alat bukti yang sah, keterangan para saksi, petunjuk, maupun mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Karena itu, hasil investigasi LPSK tidak secara otomatis menentukan putusan pidana, melainkan menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan secara independen sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
NusaKhatulistiwa.com menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan fakta mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Seluruh informasi yang bersumber dari keterangan terdakwa disampaikan secara proporsional sebagai bagian dari proses investigasi LPSK dan belum merupakan fakta hukum yang telah terbukti. Setiap pihak yang disebut dalam perkara ini tetap berhak memperoleh perlindungan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.