Jaksa Menilai Terjadi Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang Menyebabkan Kerugian Negara dalam Investasi ke TaniHub. Di Sisi Lain, Tim Kuasa Hukum Menegaskan Perkara Ini Merupakan Risiko Bisnis yang Seharusnya Tidak Dipidanakan dan Mengacu pada Prinsip Business Judgment Rule.
JAKARTA – NusaKhatulistiwa.com
Perkara dugaan korupsi investasi pada startup agritech TaniHub kembali menjadi sorotan nasional setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Direktur Utama BRI Venture Investment (BVI), Nicko Widjaja, dengan pidana 11 tahun penjara serta denda Rp1 miliar.
Tuntutan tersebut memicu perhatian luas publik, terutama setelah beredar rekaman suasana haru di ruang sidang ketika Nicko bertemu dan memeluk istrinya usai persidangan. Momen emosional itu ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan masyarakat.
Kasus ini menjadi perhatian karena Nicko dikenal sebagai salah satu figur yang berkiprah dalam ekosistem investasi startup di Indonesia. Sebelumnya, ia juga dikenal pernah berkarier di sektor investasi dan pengembangan perusahaan rintisan sebelum terseret dalam perkara hukum terkait investasi kepada TaniHub.
Jaksa Nilai Ada Dugaan Penyimpangan Investasi
Dalam surat tuntutannya, jaksa berpendapat bahwa proses investasi yang dilakukan terhadap TaniHub mengandung dugaan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.
Perkara tersebut berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh BRI Venture Investment maupun PT MDI Ventures kepada TaniHub Group.
Menurut jaksa, proses pencairan dana investasi diduga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan terdapat dugaan penggunaan data yang tidak diverifikasi secara memadai sehingga mengakibatkan kerugian negara.
Kuasa Hukum: Risiko Bisnis Tidak Boleh Dipidanakan
Di sisi lain, tim penasihat hukum Nicko Widjaja membantah seluruh tuduhan tersebut.
Dalam persidangan, kuasa hukum menyatakan bahwa keputusan investasi telah melalui mekanisme internal perusahaan, termasuk proses due diligence, analisis investasi, serta persetujuan sesuai tata kelola perusahaan.
Mereka menilai perkara tersebut lebih merupakan risiko bisnis (business risk) yang lazim terjadi dalam dunia investasi dan bukan tindak pidana korupsi.
Tim pembela juga menyatakan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa menikmati keuntungan pribadi, menerima suap, maupun memiliki benturan kepentingan dalam proses investasi tersebut.
Karena itu, mereka meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.
Perdebatan Soal Business Judgment Rule
Kasus ini turut memunculkan kembali diskursus mengenai penerapan prinsip Business Judgment Rule, yakni prinsip hukum yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada direksi atau pengambil keputusan bisnis sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, serta berdasarkan informasi yang memadai.
Sebagian kalangan menilai kegagalan investasi tidak otomatis dapat dipersamakan dengan tindak pidana, sedangkan aparat penegak hukum berpendapat bahwa apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, maka proses pidana tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perbedaan sudut pandang inilah yang kini menjadi salah satu pokok perdebatan dalam persidangan.
Putusan Masih Menunggu Majelis Hakim
Meski Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutannya, perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.
Majelis hakim masih akan memeriksa nota pembelaan (pledoi), replik, duplik, serta seluruh alat bukti sebelum menjatuhkan putusan.
Dengan demikian, tuntutan pidana 11 tahun penjara tersebut belum merupakan vonis, sehingga status hukum para terdakwa tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perkembangan perkara ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian karena dinilai dapat menjadi preseden penting mengenai batas antara risiko bisnis dan pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan investasi di Indonesia.