JAKARTA, NusaKhatulistiwa.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait ketiadaan batas usia maksimal dalam profesi advokat. Dalam Putusan Nomor 79/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menilai para pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan norma yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Permohonan yang diajukan lima advokat tersebut menguji Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU Advokat, khususnya terkait syarat usia minimal 25 tahun serta ketiadaan batas usia maksimal. Para pemohon berargumentasi bahwa tidak adanya batas usia maksimal menimbulkan ketimpangan jika dibandingkan dengan profesi lain seperti aparatur sipil negara, TNI, Polri, jaksa, dan hakim yang memiliki batas usia masuk.
Namun, Mahkamah menilai dalil tersebut tidak memenuhi standar pengujian konstitusional. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa uraian para pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya hubungan sebab-akibat (causa verband) antara norma yang diuji dengan dugaan kerugian konstitusional yang dialami.
Mahkamah menegaskan bahwa ketiadaan batas usia maksimal bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan aspek profesionalitas dan integritas advokat. Oleh karena itu, pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menyinggung kekhawatiran para pemohon terkait potensi terganggunya independensi profesi advokat, terutama dengan adanya mantan hakim, jaksa, maupun anggota TNI dan Polri yang beralih profesi menjadi advokat. Kedekatan institusional dan personal dinilai berpotensi memengaruhi independensi dalam penanganan perkara.
Kendati demikian, Mahkamah menilai kekhawatiran tersebut tidak serta-merta menjadikan norma yang diuji inkonstitusional. Justru, kondisi tersebut harus dipandang sebagai tantangan bagi profesi advokat untuk terus meningkatkan profesionalitas, kapasitas, dan integritasnya sebagai bagian dari penegak hukum.
Secara yuridis, putusan ini menegaskan kembali prinsip bahwa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang nyata, spesifik, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan norma yang diuji. Argumentasi yang bersifat asumtif atau komparatif semata tidak cukup untuk membatalkan suatu ketentuan undang-undang.
Dengan putusan ini, tidak terdapat perubahan terhadap ketentuan usia dalam profesi advokat. Profesi tersebut tetap terbuka tanpa batas usia maksimal, dengan penekanan pada tanggung jawab etik dan profesional yang melekat.
Bukan Soal Usia, Melainkan Integritas Profesi Advokat
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materiil batas usia advokat sesungguhnya tidak sekadar menolak permohonan, melainkan menegaskan arah yang lebih mendasar dalam pembenahan profesi hukum di Indonesia. Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya batas usia maksimal, melainkan pada kualitas integritas dan profesionalitas advokat itu sendiri.
Argumentasi para pemohon yang menitikberatkan pada perbandingan dengan profesi lain menunjukkan pendekatan yang lebih bersifat administratif daripada substansial. Padahal, profesi advokat memiliki karakteristik yang berbeda sebagai profesi bebas dan mandiri yang tidak tunduk pada sistem kepegawaian negara.
Kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan akibat masuknya mantan aparat penegak hukum ke dalam profesi advokat memang bukan tanpa dasar. Namun, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pembatasan usia, melainkan melalui penguatan kode etik, pengawasan organisasi profesi, serta integritas personal setiap advokat.
Di titik inilah Mahkamah memberikan pesan penting: regulasi tidak dapat menggantikan moralitas. Tidak adanya batas usia bukanlah celah hukum, melainkan ruang tanggung jawab yang harus dijaga oleh profesi itu sendiri.
Jika profesi advokat ingin tetap dihormati sebagai officium nobile, maka ukuran utamanya bukan pada usia, melainkan pada integritas, independensi, dan keberanian menjaga keadilan di tengah relasi kekuasaan yang kompleks.
Putusan ini menjadi pengingat bahwa dalam sistem hukum, kehormatan profesi tidak dibangun oleh batasan administratif, tetapi oleh konsistensi etika dan kualitas moral para pelakunya.