“Absen Tiga Kali, Posisi Hukum Darna Terancam dalam Gugatan PT PKIS di PN Pelaihari”

Pelaihari, NusaKhatulistiwa.com — Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara PT Pola Kahuripan Inti Sawit (PT PKIS) melawan Darna memasuki fase krusial. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pelaihari pada Kamis (2/4/2026), tergugat kembali tidak menghadiri persidangan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, tanpa alasan yang jelas, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Sidang tersebut merupakan agenda pembuktian dari pihak penggugat, yang dalam perkara ini menuduh adanya penguasaan lahan dan pemanenan buah sawit tanpa hak oleh tergugat.

Ketidakhadiran berulang ini tidak hanya menjadi catatan prosedural, tetapi juga mulai membentuk arah perkara secara substansial.

Fakta Persidangan: Tiga Kali Mangkir, Proses Tetap Berjalan

Majelis hakim menegaskan bahwa proses persidangan tetap dilanjutkan, mengingat pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Dalam praktik peradilan, kondisi ini membuka ruang bagi pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat, selama syarat formil terpenuhi.

Dengan demikian, sidang pembuktian dari pihak penggugat tetap berjalan dan menjadi basis utama pembentukan fakta hukum di persidangan.

Arah Perkara Mulai Menguat

Dalam agenda pembuktian, tim kuasa hukum penggugat dari Lawfirm ADV SPN & REKAN mulai mengurai konstruksi perkara melalui berbagai alat bukti.

Beberapa aspek yang menjadi fokus pembuktian meliputi:

• legalitas penguasaan lahan oleh PT PKIS
• data administrasi objek sengketa
• indikasi penguasaan fisik oleh tergugat
• serta dugaan aktivitas pemanenan hasil kebun tanpa hak

Ketiadaan tergugat dalam persidangan menyebabkan seluruh dalil tersebut tidak mendapatkan bantahan langsung, sebuah kondisi yang dalam praktik yuridis dapat memperkuat posisi penggugat.

PMH dan Ancaman Putusan Verstek

Gugatan ini didasarkan pada ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam konstruksi hukum tersebut, terdapat unsur utama yang harus dibuktikan:

1. adanya perbuatan melawan hukum
2. adanya kerugian
3. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Dalam perkara ini, dugaan penguasaan lahan tanpa hak dan pemanenan sawit menjadi inti pengujian.

Lebih jauh, ketidakhadiran tergugat hingga tiga kali berpotensi mengarah pada putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat.

Secara hukum, putusan verstek tetap memiliki kekuatan mengikat, selama prosedur pemanggilan telah dilakukan secara sah.

Pemeriksaan Setempat: Menguji Fakta di Lapangan

Majelis hakim juga direncanakan akan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa.

Langkah ini memiliki nilai strategis karena memungkinkan hakim:

• melihat langsung kondisi fisik lahan
• memastikan batas-batas objek perkara
• serta menilai penguasaan faktual di lapangan

Dalam sengketa agraria, PS sering kali menjadi elemen kunci dalam menentukan kebenaran materiil.

Ketidakhadiran dan Implikasinya

Ketidakhadiran tergugat secara berulang bukan sekadar persoalan administratif, tetapi memiliki implikasi yuridis yang signifikan.

Secara prinsip, hukum acara perdata memberikan ruang bagi setiap pihak untuk membela dirinya. Namun, ketika kesempatan tersebut tidak digunakan, maka:

• hak untuk membantah dalil gugatan menjadi hilang
• posisi tawar dalam persidangan melemah
• serta risiko putusan tanpa perlawanan meningkat

Dalam konteks ini, sikap mangkir dapat dimaknai sebagai pengabaian terhadap forum peradilan, meskipun penilaian akhir tetap berada pada majelis hakim.

Cerminan Konflik Agraria yang Lebih Luas

Perkara ini tidak berdiri sendiri. Sengketa lahan perkebunan sawit di berbagai daerah menunjukkan pola yang hampir serupa:

• tumpang tindih klaim kepemilikan
• penguasaan lahan tanpa dasar hukum yang jelas
• lemahnya administrasi pertanahan
• serta konflik antara penguasaan de facto dan de jure

Karena itu, penyelesaian melalui pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap klaim diuji secara objektif melalui mekanisme pembuktian yang sah.

Publik Menanti Arah Putusan

Dengan dimulainya tahap pembuktian dan absennya tergugat dalam tiga persidangan berturut-turut, perkara ini kini memasuki fase yang sangat menentukan.

Apakah majelis hakim akan menjatuhkan putusan verstek, atau masih memberi ruang bagi tergugat untuk hadir dalam tahap selanjutnya, menjadi dinamika yang patut dicermati.

Media NusaKhatulistiwa.com akan terus mengikuti perkembangan perkara ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan informasi yang tajam, edukatif, dan berbasis analisis hukum.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap sengketa hukum, itikad baik, kehadiran dalam persidangan, dan penghormatan terhadap proses peradilan merupakan fondasi utama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.