Oleh: M. Supian Noor ( Advokat & Mediator Pengadilan )
NusaKhatulistiwa.com – Di tengah upaya negara memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru diseret ke dalam pusaran narasi populis yang menyederhanakan persoalan strategis menjadi sekadar perdebatan anggaran. Kritik tentu sah dalam negara demokratis. Namun ketika kritik kehilangan basis data dan perspektif hukum, ia berubah menjadi opini yang berpotensi menyesatkan publik.
MBG bukan sekadar program makan siang. Ia adalah investasi konstitusional. Ia adalah perwujudan tanggung jawab negara.
Negara Wajib Hadir: Bukan Pilihan, Melainkan Perintah Konstitusi
Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945 secara eksplisit menegaskan kewajiban negara menjamin kesejahteraan dan memelihara fakir miskin serta anak-anak terlantar. Hak atas gizi yang layak adalah bagian dari hak hidup dan hak tumbuh kembang.
Mengabaikan gizi anak berarti membiarkan potensi generasi bangsa tereduksi sejak dini.
Dalam konteks ini, MBG bukan kebijakan karitatif. Ia adalah implementasi mandat konstitusi. Menolak prinsip dasarnya berarti mempertanyakan kewajiban negara sendiri.
Mengapa Negara Maju Memprioritaskan Nutrisi Anak?
Negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia tinggi seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan telah lama menempatkan program makan sekolah sebagai prioritas nasional. Mereka memahami satu hal mendasar: kualitas generasi masa depan ditentukan dari asupan gizi hari ini.
Tidak ada negara yang maju karena penghematan pada nutrisi anak.
Sebaliknya, negara yang gagal mengelola gizi generasinya akan membayar mahal dalam bentuk rendahnya produktivitas, tingginya biaya kesehatan, dan melemahnya daya saing global.
MBG dan Efek Pengganda Ekonomi yang Sering Diabaikan
Narasi yang menyebut MBG hanya sebagai “pengeluaran besar negara” mengabaikan satu konsep fundamental dalam ekonomi publik: multiplier effect.
MBG menciptakan:
- Permintaan stabil bagi petani dan peternak lokal
- Perputaran ekonomi di sektor perikanan dan hortikultura
- Peluang usaha bagi UMKM pangan
- Penyerapan tenaga kerja dalam rantai produksi dan distribusi
- Aktivasi ekonomi daerah secara berkelanjutan
Program ini bukan hanya memberi makan anak sekolah. Ia menghidupkan ekosistem ekonomi dari desa hingga kota.
Jika dikelola dengan baik, MBG dapat menjadi instrumen stabilisasi ekonomi mikro sekaligus penguat ekonomi nasional.
Keuntungan Pengelola: Isu Hukum atau Retorika Emosional?
Sebagian kritik menyoroti potensi keuntungan pengelola program. Namun dalam perspektif hukum ekonomi, keuntungan bukanlah pelanggaran, selama diperoleh melalui mekanisme yang sah dan transparan.
Dalam sistem ekonomi nasional, keuntungan adalah konsekuensi logis dari:
- Modal yang ditanamkan
- Risiko operasional
- Investasi infrastruktur
- Biaya produksi dan distribusi
Masalah hukum bukan terletak pada adanya keuntungan, melainkan pada potensi penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, atau praktik koruptif.
Di sinilah pengawasan menjadi penting.
Pengawasan Ketat, Bukan Penolakan Total
Sebagai program berskala nasional, MBG tentu memiliki risiko tata kelola. Tetapi pendekatan yang tepat adalah:
- Transparansi pengadaan
- Audit berkala
- Pengawasan independen
- Partisipasi publik
- Penegakan hukum tanpa kompromi
Menolak program karena potensi penyimpangan sama dengan menolak pembangunan karena takut korupsi. Logika semacam itu tidak konstruktif.
Solusinya bukan membatalkan, melainkan memperbaiki sistem.
Antara Kritik Rasional dan Populisme Digital
Era media sosial mempercepat opini, tetapi tidak selalu memperdalam analisis. Kritik yang dibangun atas potongan informasi tanpa kajian komprehensif berisiko memelintir persepsi publik.
Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis data dan solusi alternatif, bukan sekadar retorika viral.
Penutup: Investasi Generasi Tidak Bisa Ditunda
MBG harus diposisikan sebagai kebijakan strategis jangka panjang, bukan proyek musiman. Generasi bangsa tidak bisa menunggu perdebatan politik selesai.
Jika program ini dikawal dengan tata kelola yang baik, ia dapat menjadi fondasi peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Kritik diperlukan. Pengawasan wajib. Transparansi mutlak.
Namun mempersempit MBG menjadi sekadar isu anggaran adalah cara pandang yang terlalu dangkal untuk persoalan sebesar masa depan bangsa.