NusaKhatulistiwa.com – Banjarmasin.
Putusan bebas (vrijspraak) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin terhadap dua pengurus National Paralympic Committee (NPC) Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi sorotan publik dan komunitas hukum nasional. Putusan tersebut tidak hanya menutup proses hukum dugaan pemotongan bonus atlet disabilitas, tetapi juga membuka diskursus lebih luas tentang perlindungan hak terdakwa, kepastian hukum, serta sensitivitas penegakan hukum terhadap kelompok rentan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum, sehingga keduanya dinyatakan bebas murni. Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara Nomor 31/Pid.Sus/2025/TIPIKOR.BJM.
Ketum PPPKMN: Putusan Bebas Adalah Kemenangan Prinsip Negara Hukum
Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Pembela Keadilan dan Mediator Nusantara (PPPKMN), M. Supian Noor, menilai putusan tersebut sebagai cerminan berfungsinya prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
“Putusan bebas bukan kekalahan penegakan hukum, melainkan kemenangan konstitusi. Hak-hak terdakwa sebagai pencari keadilan harus dihormati dan dilindungi oleh negara,” tegas Supian Noor dalam pernyataan tertulisnya.
Menurutnya, keberanian majelis hakim menjatuhkan vonis bebas menunjukkan bahwa pengadilan tetap berdiri independen, tidak semata-mata tunduk pada tekanan opini publik atau konstruksi dakwaan.
Dimensi Kemanusiaan dan Isu Disabilitas
Perkara ini sejak awal menyita perhatian karena berkaitan dengan dana bonus atlet disabilitas yang tergabung dalam NPC HSU. Dalam persidangan, tim penasihat hukum mengungkapkan bahwa perkara tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum pidana, tetapi juga nilai keadilan substantif dan kemanusiaan.
Salah satu anggota tim kuasa hukum menyebut bahwa aktivitas di lingkungan NPC tidak semata berorientasi pada prestasi olahraga, melainkan juga mengandung nilai kepedulian sosial bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang keliru berpotensi melukai semangat inklusivitas dan keadilan sosial.
Penegakan Hukum Harus Proporsional dan Berkeadilan
Ketum PPPKMN menekankan pentingnya proporsionalitas dalam penanganan perkara pidana, khususnya yang melibatkan sektor sosial dan kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium, bukan alat utama untuk menyelesaikan setiap persoalan administrasi atau tata kelola organisasi.
“Negara wajib berhati-hati. Ketika unsur pidana tidak terbukti, maka pemulihan nama baik terdakwa menjadi kewajiban moral dan hukum,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum tetap memiliki ruang untuk melakukan evaluasi internal, tanpa harus mengorbankan hak individu yang telah dinyatakan bebas oleh pengadilan.
Babak Baru dan Kepastian Hukum
Dengan putusan ini, perkara dugaan pemotongan bonus atlet NPC HSU memasuki babak baru. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari jaksa penuntut umum terkait sikap menerima putusan atau menempuh upaya hukum lanjutan.
PPPKMN berharap putusan tersebut memberikan kepastian hukum, tidak hanya bagi para terdakwa, tetapi juga bagi komunitas atlet disabilitas yang selama ini menggantungkan harapan pada keadilan negara.
Refleksi Publik
Kasus ini menjadi refleksi penting bagi masyarakat bahwa proses hukum tidak boleh dipersepsikan semata sebagai penghukuman, melainkan sebagai mekanisme pencarian kebenaran dan keadilan—baik bagi korban, negara, maupun terdakwa.
Pertanyaan untuk pembaca:
Apakah sistem peradilan kita sudah cukup sensitif dalam menangani perkara yang bersinggungan dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas?
NusaKhatulistiwa.com akan terus menghadirkan liputan mendalam dan edukatif untuk mengawal keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan dalam setiap proses peradilan di Indonesia.