Samarinda, NusaKhatulistiwa.com – Menjelang pembukaan pendaftaran Program Pendidikan Gratis (Gratispol) pada Desember 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperketat seluruh sistem verifikasi karena adanya temuan kecenderungan pemalsuan data pada proses sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik manipulasi apa pun dari pihak mahasiswa maupun oknum eksternal.
Penelusuran tim NusaKhatulistiwa.com menemukan bahwa sejak program Gratispol berjalan, sejumlah perguruan tinggi di Kaltim memang melaporkan kerawanan data, mulai dari identitas ganda, dokumen materai yang tidak sah, hingga penulisan NIK yang tidak sinkron dengan data Dukcapil. Temuan ini kemudian menjadi alasan utama bagi Pemprov Kaltim memperkuat screening administratif tahun ini.
“Pemalsuan materai, kesalahan NIK, dan ketidaksesuaian data lainnya terus berulang. Ini bukan kesalahan teknis belaka, namun potensi pelanggaran hukum yang kami tindak dengan sangat serius. Jangan sekali-kali memalsukan dokumen,” tegas Dasmiah dalam sesi wawancara resmi.
🔍 Mengapa Banyak Pemalsuan Data Terjadi?
Dalam penelusuran investigatif NusaKhatulistiwa.com, terdapat setidaknya tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pemalsuan data:
- Tekanan Finansial Mahasiswa Sebagian mahasiswa mengaku terpaksa melakukan manipulasi karena tidak mampu membayar UKT dan berupaya mengejar status penerima bantuan dengan cara instan.
- Kurangnya Literasi Administrasi Banyak mahasiswa yang mengisi data tanpa pemahaman mengenai validitas dokumen resmi, terutama terkait NIK dan legalitas materai elektronik.
- Campur Tangan Oknum Tidak Bertanggung Jawab Ada indikasi beberapa mahasiswa mendapat “bantuan” oknum tertentu yang mengaku bisa mengatur data agar lolos seleksi, dengan imbalan sejumlah uang. Pemprov mulai menelusuri jejak ini lebih jauh.
🔎 Pemerintah Perketat Mekanisme SK dan Pencairan
Dasmiah menyebutkan bahwa penerbitan SK Gratispol akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2025, namun dengan pengawasan berlapis. Dokumen mahasiswa akan diuji menggunakan sistem cross-check otomatis dengan database nasional, termasuk Dukcapil dan verifikasi elektronik materai.
Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kasus mahasiswa yang sempat lolos administrasi namun kemudian gagal saat pencairan karena ketidaksesuaian data.
📑 Perguruan Tinggi Diminta Kooperatif, Ada Indikasi Penarikan UKT Prematur
Penelusuran lapangan menemukan adanya dugaan sejumlah kampus masih menerapkan penarikan UKT awal meski mahasiswa telah mendaftar sebagai calon penerima Gratispol. Praktik ini dinilai berpotensi memberatkan mahasiswa.
Menanggapi temuan tersebut, Pemprov Kaltim menekankan instruksi tegas:
“Kami minta seluruh perguruan tinggi mengikuti ketentuan. Jangan ada penarikan UKT sebelum verifikasi akhir. Seluruh biaya akan ditanggung pemerintah jika mahasiswa lolos program Gratispol,” ujar Dasmiah.
Sumber internal kampus yang tidak ingin disebut namanya mengungkapkan bahwa ketidaksinkronan informasi antara kampus dan pihak pemerintah kerap menjadi penyebab penarikan UKT tetap dilakukan. Pihak Pemprov memastikan akan menertibkan praktik seperti ini dalam putaran pendaftaran tahun ini.
🚨 Risiko Hukum Bagi Pemalsu Data
Dalam konteks regulasi negara, pemalsuan dokumen untuk memperoleh manfaat keuangan termasuk kategori pelanggaran serius. Mengacu pada KUHP dan UU Administrasi Kependudukan, konsekuensinya dapat berupa:
Pembatalan hak menerima bantuan
Pengawasan khusus terhadap data akademik mahasiswa
Tindak lanjut hukum apabila terbukti ada unsur kesengajaan
Pengembalian dana jika pencairan telah dilakukan
Pemprov memastikan bahwa pihaknya tidak ragu memberikan sanksi apabila ditemukan unsur kesengajaan.
🎯 Target SDM Kaltim Jangka Panjang dan Korelasinya dengan IKN
Program Gratispol bukan sekadar bantuan biaya kuliah, melainkan bagian dari strategi pembentukan SDM unggul Kaltim yang akan mengisi ruang kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai sektor di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Kaltim memerlukan SDM:
Kompeten secara akademik
Memiliki etika dan integritas data
Siap bersaing di pasar kerja strategis nasional
Maka, proses verifikasi ketat bukan dimaksudkan untuk mempersulit, melainkan memastikan hanya calon penerima yang benar-benar memenuhi standar integritas yang akan lolos.
🧭 Kesimpulan Investigatif
Masuknya kembali program Gratispol pada Desember 2025 membuka harapan besar bagi mahasiswa Kaltim. Namun, temuan ketidaksesuaian data di tahun-tahun sebelumnya menjadikan tahun ini sebagai momentum pengetatan.
NusaKhatulistiwa.com melihat bahwa:
Kejujuran data menjadi syarat mutlak, bukan sekadar administrasi.
Pengawasan pemerintah semakin kuat, mengikuti pola penyalahgunaan sebelumnya.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan komunikasi yang jujur kepada mahasiswa.
Mahasiswa harus berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan jalan pintas.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pendaftaran Gratispol tahun ini adalah kesempatan yang harus dijalankan secara tertib dan legal demi keberlanjutan program dan kredibilitas penerima manfaat.