Samarinda, NusaKhatulistiwa.com — Upaya pemerintah dalam memperkuat layanan publik di Kalimantan Timur kembali menunjukkan hasil yang menggembirakan. Laporan kinerja terbaru hingga 31 Oktober 2025 yang dirilis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, memperlihatkan progres signifikan di berbagai sektor strategis mulai dari sosial, pendidikan, hingga penguatan ketahanan pangan dan energi. Laporan ini sekaligus menegaskan bahwa Kaltim terus bergerak dalam jalur yang tepat menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa progres ini merupakan indikator kuat penguatan efektivitas belanja negara, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai program prioritas yang digulirkan pemerintah sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan perubahan nyata di lapangan, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Perkembangan yang kami pantau ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam penyaluran anggaran negara, baik dari sisi ketepatan sasaran maupun kualitas pelaksanaan. Kinerja ini tidak hanya menggambarkan peningkatan administratif, tetapi juga penguatan dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Edih.
MBG Menjadi Program Paling Menonjol, Libatkan Ribuan Petugas dan Ratusan Supplier Aktif
Dari sejumlah program prioritas yang dipantau, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang mencatat capaian terbesar pada tahun berjalan. Hingga Oktober 2025, pemerintah telah membentuk 115 Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dalam operasionalnya, SPPG melibatkan 2.948 petugas terdiri dari penanggung jawab lapangan, bagian pengolahan makanan, pendistribusi, dan pengawas kualitas. Selain itu, terdapat 196 supplier aktif yang bertugas menyediakan bahan baku pangan dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Melalui jaringan SPPG tersebut, pemerintah berhasil menyalurkan makanan bergizi kepada 274.106 penerima manfaat, yang didominasi oleh peserta didik sekolah dasar dan menengah, masyarakat rentan, serta kelompok prioritas lain yang ditetapkan dalam kebijakan nasional. Jumlah ini menjadi salah satu pencapaian tertinggi Kaltim dalam mendukung program prioritas nasional yang diarahkan untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kecukupan asupan gizi, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Di berbagai titik, termasuk dalam kunjungan monitoring yang dilakukan pimpinan daerah, tampak para petugas SPPG bekerja secara terstruktur mulai dari tahap persiapan bahan, pengolahan makanan dengan standar higienis, hingga pendistribusian menggunakan wadah steril kepada penerima manfaat. Bahkan dalam beberapa kegiatan, pimpinan daerah turut hadir memantau langsung proses penyediaan makanan, memastikan bahwa kualitas dan kuantitas sajian memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Progres Positif di Sektor Sosial, Pendidikan, dan Energi
Selain program MBG, laporan Kanwil DJPb Kaltim juga mencatat peningkatan positif pada sejumlah sektor prioritas lainnya. Pada sektor sosial, penyaluran berbagai bantuan pemerintah termasuk bantuan pangan, bantuan perlindungan sosial untuk keluarga rentan, serta program pemberdayaan masyarakat menunjukkan penyerapannya berada pada kategori tinggi.
Di sektor pendidikan, realisasi beberapa program seperti rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana belajar, hingga fasilitasi beasiswa daerah turut menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan SDM unggul, terlebih dalam menghadapi pergeseran pusat pemerintahan ke wilayah Kalimantan melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, sektor energi dan ketahanan pangan juga mencatat percepatan, utamanya melalui program peningkatan akses energi bersih, dukungan pembangkit listrik ramah lingkungan, serta pemenuhan kualitas pangan daerah yang lebih terstandar.
Komitmen Pemerintah Perkuat Layanan Publik Berbasis Data dan Dampak
Edih Mulyadi menegaskan bahwa pencapaian pada periode ini tidak terlepas dari penguatan sistem monitoring berbasis data yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, optimalisasi layanan publik hanya dapat dicapai melalui transparansi, evaluasi berkelanjutan, dan peningkatan koordinasi lintas lembaga.
“Kami memastikan setiap program yang menggunakan belanja negara terus dipantau, dievaluasi, dan diarahkan pada pencapaian manfaat yang terukur. Semangat utama pemerintah adalah menghadirkan layanan publik yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar mencapai target administrasi,” tegasnya.
Pemerintah berharap capaian positif ini dapat terus ditingkatkan seiring dengan percepatan pembangunan Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin terarah, Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.