Sulawesi Selatan – NusaKhatulistiwa.com, Pemeriksaan terhadap Yasir Machmud oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dugaan dana hibah Rp17,5 miliar (TA 2024) membuka ruang diskusi publik yang lebih luas: bagaimana negara memastikan akuntabilitas dana publik saat program sosial bersinggungan dengan relasi keluarga pejabat? Pada saat yang sama, putrinya, Yasika Aulia Ramadhani, mengelola 41 SPPG/Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulsel—program yang bertujuan menekan stunting.
Di bawah ini, kami sajikan narasi interaktif agar pembaca dapat menilai fakta, konteks, dan implikasinya secara utuh.
🧭 PETA ISU (Ringkas & Interaktif)
- Apa yang diperiksa? Alur penyaluran, peruntukan, dan pertanggungjawaban dana hibah APBD 2024.
- Siapa yang terlibat? Pejabat publik (ayah) & pengelola program sosial (anak).
- Mengapa penting? Potensi konflik kepentingan dan kepercayaan publik.
Polling Pembaca (klik & pilih):
🔘 Perlu audit independen terbuka
🔘 Cukup proses hukum berjalan
🔘 Keduanya wajib
⏱️ LINIMASA PERISTIWA
- TA 2024 — Dana hibah disalurkan.
- Akhir 2025 — Program MBG berkembang di Sulsel (41 SPPG).
- Awal 2026 — Kejati Sulsel memeriksa Yasir Machmud.
- Saat ini — Pendalaman bukti & klarifikasi (praduga tak bersalah tetap berlaku).
Tanya Pembaca: Menurut Anda, apakah waktu pemeriksaan yang berdekatan dengan ekspansi program sosial berpengaruh pada persepsi publik?
🔍 APA KATA ATURAN? (Cek Cepat)
- Dana Hibah wajib tepat sasaran, terdokumentasi, dan diaudit.
- Etika Publik menuntut pemisahan tegas jabatan dengan aktivitas keluarga.
- Transparansi adalah prasyarat legitimasi program sosial.
Checklist Transparansi:
☑️ Dokumen penerima hibah
☑️ Audit berkala
☑️ Publikasi laporan
☐ (Lengkapi bila belum)
🍽️ PROGRAM MBG: MANFAAT VS TANTANGAN
Manfaat: akses gizi anak, pengurangan stunting, dampak sosial cepat.
Tantangan: tata kelola, pengawasan, dan persepsi konflik kepentingan.
Kotak Diskusi:
Apakah pengelolaan MBG oleh yayasan keluarga pejabat perlu firewall (pembatas) kebijakan? Tulis pendapat Anda.
🧑⚖️ PRADUGA TAK BERSALAH & KEPASTIAN HUKUM
Kejaksaan menegaskan proses masih berjalan. Semua pihak diperlakukan setara di hadapan hukum. Publik diminta menunggu hasil resmi.
Kuis Cepat:
Praduga tak bersalah berarti:
A) Bebas dari pemeriksaan
B) Tidak boleh dikritik
C) Belum dinyatakan bersalah sebelum putusan ✅
📊 REKOMENDASI KEBIJAKAN (Edukasi Publik)
- Audit Independen Terbuka untuk dana hibah & program sosial.
- Disclosure relasi keluarga pada proyek publik.
- Dashboard Publik realisasi anggaran & dampak program.
- Kode Etik Diperketat bagi pejabat dan keluarga inti.
Setuju/Tidak? Beri reaksi Anda 👍👎
📣 APA SELANJUTNYA?
- Menanti hasil pemeriksaan Kejati Sulsel.
- Evaluasi tata kelola hibah & MBG.
- Penguatan kepercayaan publik lewat transparansi.
Partisipasi Anda penting. Kirim pertanyaan, opini, atau data pendukung ke redaksi NusaKhatulistiwa.com. Artikel ini akan diperbarui seiring perkembangan resmi.